Jakarta – Berdasarkan data yang dimiliki Lembaga Administrasi Negara (LAN), perkembangan inovasi di daerah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada periode 2015-2023 tercatat 13.072 ide inovasi dari 119 Pemerintah Daerah melalui kegiatan Laboratorium Inovasi (Labinov), tidak hanya itu saja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terdapat 108.076 proposal inovasi dalam penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID), sementara itu juga, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) juga mencatat ada 17.208 inovasi yang mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP). Namun dari jumlah tersebut diperlukan adanya pengukuran yang komprehensif dari setiap inovasi yang dilakukan sejauh mana inovasi tersebut mampu memberikan dampak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah serta mendorong capaian target pembangunan nasional. Hal ini diungkapkan Pelaksana Tugas Kepala LAN, Dr. Muhammad Taufiq, Dea saat memberikan sambutan dalam Virtual Public Lecture ASN Talent Academy Xplore Seri X “Diseminasi Instrumen Pengukuran Dampak Inovasi, Mengakselerasi Kemajuan” yang diselenggarakan secara blended di Aula Prof. Agus Dwiyanto, MPA, Selasa (3/12).
“Kita mengetahui bahwa Inovasi merupakan sebuah tuntutan dalam rangkaian proses penyelenggaraan pemerintahan, hal ini telah ditegaskan dalam UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah yang menegaskan perlunya inovasi dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang kemudian diuraikan dalam PP 38/2017 tentang Inovasi Daerah yang merupakan pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, serta mengkategorikan inovasi daerah ke dalam inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi daerah lainnya”. jelasnya.
Muhammad Taufiq juga menyampaikan, LAN sendiri pernah melakukan kegiatan pengukuran dampak inovasi pada level mikro di Tahun 2018 dan 2019. Tahun 2018 LAN melakukan kegiatan untuk mengukur sejauhmana dampak inovasi terhadap jenis-jenis layanan (level mikro) dengan menghitung rata-rata dampak yang terjadi pada setiap variabel yang diteliti yaitu Input, Proses, dan Output. Berdasarkan pengukuran tersebut, menyebutkan bahwa inovasi telah memberikan dampak perubahan dengan rata-rata sebesar 80 persen. Dan di tahun 2019 juga dilaksanakan pada level meso untuk mengukur dampak inovasi terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
“Tantangan utama dalam pengukuran dampak inovasi daerah adalah kompleksitas dan variasi konteks lokal yang berbeda dikarenakan setiap daerah memiliki karakteristik, potensi, dan
permasalahan yang unik.oleh karenanya dibutuhkan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta dan berbagai pihak terkait. Hal ini untuk memastikan inovasi dapat diimplementasikan dalam jangka panjang dan memiliki manfaat bagi generasi yang akan datang,” harapnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Administrasi Negara, Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, MA menyampaikan, 3 tahun terakhir ini indonesia berhasil meningkatkan Global Innovation Index (GII) yang semula selama satu dekade stagnan di kisaran 85, melesat menjadi posisi 54 dari 133 negara di tahun 2024 ini. Tentu saja hal ini perlu dipastikan bahwasanya inovasi bukan hanya sekedar peningkatan angka melainkan juga membawa perubahan bermakna bagi masyarakat (human-centered innovation).
”Setiap inovasi dituntut memiliki durasi atau life time yang panjang dan berkelanjutan agar mampu memberikan solusi fundamental terhadap permasalahan publik serta berkontribusi dalam peningkatan efisiensi, produktivitas dan kesejahteraan masyarakat” pungkasnya.
Terkait dengan keberlanjutan atau life time inovasi tersebut, Tri Widodo menjelaskan ada tiga sudut pandang utama inovasi, pertama, relevansi inovasi yaitu inovasi harus tepat guna dan menjadi solusi bagi masalah publik. Kedua, pengukuran dampak, yang merupakan langkah kritis untuk memastikan inovasi tersebut efektif dan efisien serta memberikan umpan balik untuk perbaikan berkesinambungan dan yang ketiga, keberlanjutan manfaat, dampak inovasi tidak hanya dirasakan oleh masyarakat melainkan juga bermanfaat di masa yang akan datang.
Dalam VPL ATA Explore seri X ini menghadirkan narasumber Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Ajib Rakhmawanto, Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas, Rahmat Mardiana, dan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, dan dimoderatori oleh Knowledge Management Specialist USAID ERAT, Didik Purwondanu. (humas)