Palangkaraya – Laporan yang dirilis Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNDP menyatakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia masih belum menunjukkan peningkatan signifikan, pada posisi 114 sedangkan posisi ke enam di kawasan ASEAN yang masih berada dibawah negara Vietnam. Dari IPM tersebut tentu saja berkorelasi positif dengan inovasi dan daya saing daerah yang masih belum memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah terus mendorong akselerasi inovasi di setiap daerah yang dapat mendongkrak capaian Indonesia dalam tataran global dan kawasan. Hal ini diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Muhammad Taufiq, DEA pada Jambore Inovasi Nusantara (Joinus) di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Tambun Bungai, Kalimantan Tengah (21/11).
”Upaya kita melakukan inovasi sektor publik merupakan sebuah misi dalam penyelenggaraan desentralisasi otonomi daerah yang tujuannya adalah meningkatkan daya saing daerah dan mempercepat kesejahteraan masyarakat. Maka ia mendorong pentingnya inovasi dimulai dari tingkat daerah kemudian beranjak kepada tingkat nasional”, ujarnya.
Muhammad Taufiq juga menyoroti terkait dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah beberapa waktu lalu di Sentul. Dalam kesempatan itu Prabowo menegaskan pemerintah perlu mencegah berbagai kebocoran anggaran antara lain kebocoran APBN dan pemborosan anggaran yang hampir mencapai 30 persen, praktik Judi online yang merugikan negara hingga 1000 triliun dan perilaku korupsi serta illegal mining. Maka ia meyakini melalui budaya Inovasi yang diselenggarakan ASN baik tingkat pusat dan daerah, diharapkan dapat mencegah dan memotong mata rantai kebocoran tersebut.
“Inovasi disini berbicara soal mindset atau pola pikir yang mampu memanfaatkan tantangan dan keterbatasan menjadi sebuah peluang untuk rebound dan memberikan dampak maksimal bagi bangsa dan negara, kita dapat belajar dari berbagai negara-negara yang maju walaupun tidak ditunjang dengan sumber daya alam yang melimpah, seperti jepang dan Singapura,” ujarnya.
Ia menambahkan, ada 3 hal yang perlu dicermati dalam untuk menciptakan budaya inovasi, pertama, selalu berpikir positif untuk mampu melihat peluang di tengah tantangan, kedua, leadership atau kepemimpinan yang memberikan ruang bagi inovasi untuk berkembang, dan terakhir,kolaborasi lintas sektor untuk menekan ego sektoral dan silo mentality yang terjadi dalam birokrasi. Terkait dengan kolaborasi ini, Muhammad Taufiq menyampaikan, di tahun depan akan melibatkan korporasi-korporasi di seluruh indonesia yang berhasil menciptakan ekosistem dan budaya inovasi di organisasi, melalui kolaborasi ini secara bersama-sama kita dapat mengakselerasi inovasi untuk mewujudkan indonesia emas 2045 mendatang.
Terkait dengan budaya inovasi, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Otok Kuswandaru, S.Sos., M.Si menyampaikan, budaya inovasi ini merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas, kita perlu memastikan bahwa setiap ASN menginternalisasikan dan melaksanakan nilai-nilai berakhlak dalam rangka setiap bidang tugasnya.
“Salah satu upaya pembudayaan inovasi adalah dengan melaksanakan pegembangan kompetensi melalui program-program pelatihan, workshop atau pendidikan formal yang berfokus pada inovasi sehingga menciptakan sebuah mindset yang positif dalam menghadapi perubahan dan tantangan global yang semakin dinamis.” ungkapnya.
Otok Kuswandaru juga memberikan apresiasi kepada LAN dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) seluruh Kalimantan yang telah berhasil melakukan inkubasi inovasi pelayanan publik yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Kegiatan ini dinilai sangat positif sebagai sarana pertukaran informasi dan memastikan aparatur di indonesia memiliki keterampilan yang mampu memberikan gagasan dan ide yang memberikan dampak bagi kemajuan bangsa.
Sementara itu, Penjabat Harian (Plh) Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Maskur, mengungkapkan Acara Joinus ini merupakan ajang strategis untuk berbagi ilmu dan pengalaman dalam menumbuhkan budaya inovasi yang bermanfaat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat khususnya di wilayah kalimantan.
”Ekosistem inovasi perlu kita dukung bersama agar semakin kuat dari hari ke hari dalam rangka untuk terus meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan publik. Hal ini sebagai wujud kehadiran negara di tengah masyarakat”, tambahnya.
Ia menambahkan, sudah seyogyanya para aparatur konsisten untuk membuat inovasi dan terobosan baru yang diharapkan dapat berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan sosial mempermudah akses pelayanan dan memberikan perlindungan bagi masyarakat serta dapat berdampak nyata untuk membangun kemajuan dan kemakmuran daerahnya.
Acara ini juga dihadiri oleh Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri, Kepala Pusat Inovasi Administrasi Negara LAN, Hartoto, SIP., M.Si, Kepala Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah LAN, Dr. Muhammad Aswad, M.Si. (humas)