Ragunan – Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh World Justice Project, skor indeks negara hukum Indonesia atau rule of law pada tahun 2023 berada di level 0,53 (dengan nilai 1 sebagai nilai tertinggi) yang menempatkan Indonesia pada peringkat 66 dari 142 negara. Dengan penilaian tersebut menggambarkan adanya stagnasi dalam perkembangan pembangunan hukum di Indonesia. Oleh karenanya membutuhkan adanya insan-insan hukum yang mampu memberikan supremasi hukum yang adil dan transparan. Hal ini diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Muhammad Taufiq, DEA saat memberikan sambutan dalam kegiatan Legal Executive Development dan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara LAN dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Adhyaksa, di Ruang Khatulistiwa, STIH Adhyaksa, Rabu (21/11).
“Peningkatan indeks negara hukum atau rule of law merupakan indikator penting dalam menilai kualitas sistem hukum dan pemerintahan suatu negara. Indeks ini mencakup aspek-aspek seperti penegakan hukum, hak asasi manusia, akses terhadap keadilan, serta transparansi dan akuntabilitas pemerintah”, jelasnya.
Muhammad Taufiq juga menambahkan pesan Presiden Prabowo Subianto pada Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah di Sentul International Convention Center beberapa waktu lalu, yang menekankan pentingnya peran aparat penegak hukum, termasuk jajaran jaksa di daerah untuk meminimalisir kebocoran-kebocoran anggaran negara.
“Maka disinilah peran perguruan tinggi dan akademisi untuk mencetak insan-insan hukum yang bermartabat dan senantiasa menjunjung asas-asas keadilan”ujarnya.
Kerjasama ini merupakan wujud sinergi dan kolaborasi antara pendidikan Hukum dengan pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga memberikan dampak signifikan dalam mendukung agenda transformasi tata kelola pemerintahan serta menciptakan birokrasi yang berkelas dunia, tutupnya.
Sementara itu, Ketua Yayasan Karya Bhakti Adhyaksa yang menaungi STIH Adhyaksa, Dr. R. Narendra Jatna, SH., LLM menyampaikan apresiasi dan penghargaan bagi LAN yang menjadi langkah penting dalam meningkatkan pemahaman dan implementasi negara hukum yang lebih baik, ia percaya bahwa dengan meningkatkan kualitas pendidikan hukum dan memperdalam pemahaman tentang administrasi negara dapat berkontribusi dalam tercapainya peningkatan indeks rule of law yang lebih tinggi di indonesia.
Dalam kerjasama ini disepakati perlunya penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui penyelenggaraan kegiatan penelitian, analisis kebijakan, pelatihan dan pengembangan kompetensi serta perguruan tinggi terapan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
“STIH Adhyaksa berharap bahwa melalui inisiatif ini, para mahasiswa dan tenaga profesional yang terlibat dapat memiliki dampak positif terhadap sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia, serta meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara”, ungkapnya.
Dalam kesempatan ini dihadiri pula, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan RI, yang juga merupakan Dewan Pembina Yayasan Karya Bhakti Adhyaksa, Prof. Dr. Reda Manthovani, SH., LLM., Ketua STIH Adhyaksa, Hasbullah, S.H., M.H, CIIQA, serta Pj Bupati Probolinggo, H. Ugas Irwanto, S.Sos., M.Si.(humas)