SAMARINDA – Puslatbang KDOD menggelar Ekspose Policy Brief “Telaah Isu Strategis Implementasi Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi di Daerah”, di Ruang Auditorium Puslatbang KDOD LAN Selasa (28/6). Dibuka secara resmi oleh Kepala Puslatbang KDOD LAN Dr. Muhammad Aswad, M.Si, kegiatan ini dihadiri oleh 122 orang yang berasal dari seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia, dan merupakan key informants dalam FGD yang telah dilakukan sebelumnya. Turut hadir pula sebagai peserta Walikota Bontang Basri Rase, S.IP beserta Sekretaris Daerah Kota Bontang, Ir. Hj. Aji Erlynawati, MT, Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten Paser Murhariyanto, dan Para Kepala Biro / Bagian Organisasi, Kepala Bappeda-Litbang, dan Kepala BKPSDM Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.
Dalam sambutannya Aswad menyampaikan bahwa hingga saat ini, penyederhanaan birokrasi di daerah belum selesai dan terus berproses. Sampai dengan 30 Desember 2021, capaian Penyederhanaan Struktur Organisasi (PSO) di lingkup 6 Pemda mencapai prosentase 99,80% dari jumlah target. Sementara, untuk capaian penyetaraan jabatan telah mencapai 65,79% yang berasal dari 327 Pemda. Arahan Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Permen PANRB menyatakan bahwa penyederhanaan birokrasi dilakukan paling lambat akhir Desember 2021, meskipun saat ini terdapat beberapa penyesuaian kembali hingga Desember 2022.
“Dalam implementasinya, kebijakan delayering selama ini ternyata menimbulkan berbagai permasalahan seperti kompleksitas pekerjaan, permasalahan wewenang,mekanisme koordinasi, pengorganisasian, kedudukan, dan sistem kerja” ujar Aswad. “Alasan itulah yang kemudian menggerakkan para Analis Kebijakan di Puslatbang KDOD untuk melakukan telaah isu strategis atas implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi di daerah yang dikemas dalam enam policy brief yang akan dipaparkan hari ini. Untuk itulah, saya merasa bangga dan mengapresiasi usaha yang telah dilakukan oleh teman-teman para Analis Kebijakan Puslatbang KDOD
dalam menyusun policy brief ini, dan semoga kontribusi ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik” lanjutnya lagi.
Dengan dimoderatori oleh Leliyana Andriyani, seorang news anchor dan public speaking coach, kegiatan ini menghadirkan empat orang narasumber yang kompeten, yaitu Deputi Bidang Kajian Kebijakan Dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, SH., MA, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN dan RB Nanik Murwati, SE., MA, Direktur Fasilitasi Kelembagaan & Kepegawaian Perangkat Daerah Kementerian Dalam Negeri Dr. Cheka Virgowansyah, dan Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Iwan Setiawan, S.Sos, M.AP.
Momen ini juga dimanfaatkan untuk menyerahkan Buku Kumpulan Policy Brief Implementasi Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi di Daerah oleh Kepala Puslatbang KDOD kepada Stakeholders, yang disertai dengan Penandatangan Surat Penyerahan Buku Policy Brief sebagai Bahan Pertimbangan Kebijakan Stakeholders. (ler/ler)
#kawanlan
#lanuntuknegeri
#puslatbangkdod
#makartibhaktinagari
#asnunggul
#asnberakhlak
#banggamelayanibangsa
#puslatbangkdodmenujuwbbm