Jakarta – Negara Indonesia menjadi salah satu negara yang berada di posisi strategis di tengah kancah perekonomian dan dampak politik atas kebijakan dunia. Dengan kondisi ini Indonesia harus berupaya keras untuk melakukan berbagai transformasi untuk menghindari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap). Salah satu upaya yang dilakukan Lembaga Administrasi Negara (LAN) adalah melakukan transformasi pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai masih dilakukan secara parsial oleh setiap instansi pemerintah. Hal ini diungkapkan Pelaksana Tugas Kepala LAN, Dr. Muhammad Taufiq DEA, dalam kegiatan Virtual Public Lecture ASN Talent Academy Explore Special Edition dengan tema “Transformasi Tata Kelola Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” yang diselenggarakan di Aula Prof Agus Dwiyanto, Kantor LAN, Jalan Veteran No 10, Senin (2/12).
Lebih jauh Muhammad Taufiq menegaskan bahwa pada dasarnya setiap transformasi yang dilaksanakan suatu bangsa tidak akan berhasil jika tidak didukung dengan transformasi SDM-nya, maka learning atau pembelajaran menjadi kunci untuk melakukan berbagai transformasi tersebut.
“Sebagaimana amanah UU 20/2023 telah menegaskan bahwa pengembangan kompetensi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap ASN, oleh karenanya LAN telah mempersiapkan beberapa strategi konkret diantaranya pertama, penerapan model pembelajaran terintegrasi (corporate university) yang didukung dengan Human Capital Development Plan yang diharapkan dapat mengidentifikasi gap kompetensi setiap pegawai serta menganalisa kebutuhan pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.
Strategi kedua lanjutnya, yaitu mendorong masing-masing corporate university untuk menjadi learning engine untuk mendukung sasaran transformasi tata kelola, dan strategi terakhir, membangun ekosistem pembelajaran melalui kolaborasi lintas sektor pemerintah, swasta, NGO, startup dan lainnya untuk menyediakan pembelajaran yang terintegrasi bagi ASN.
“Melalui ketiga strategi yang dilakukan LAN diharapkan dapat berkontribusi dalam melakukan transformasi tata kelola sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia”, harapnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan mengenai data faktual seputar perekonomian dan dampak situasi global yang turut mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan politik Indonesia. Menurutnya, masalah yang terjadi di Indonesia merupakan dampak yang timbul dari tumpang tindihnya koridor satuan perundang-undangan dan mekanisme yang tidak layak uji sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Banyak urusan di Indonesia, yang terkenal karena adanya tumpang tindih aturan dan kebijakan sehingga memperlambat proses bisnis dan tata kelola pemerintahan. Hal ini menjadi tanggung jawab para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memperbaiki mentalitas dan pola kerja yang lebih efektif dan efisien sehingga dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di tanah air”, ungkapnya.
“Mental ingin dilayani, harus dihilangkan dalam birokrasi,” tegasnya.Sebagai pimpinan dan aparatur seharusnya menjadi teladan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, bukan sebaliknya, selain itu juga hindari konflik kepentingan (conflict or interest), lakukan cek and recheck terhadap setiap pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan, tanggap terhadap berbagai permasalahan publik dan cepat dalam menyelesaikannya. Karakter seperti ini menjadi pondasi dalam perbaikan tata kelola publik untuk menuju Indonesia emas 2045 mendatang, jelasnya.
Senada dengan hal itu juga, Wakil Dewan Ekonomi Nasional, Mari Elka Pangestu yang hadir melalui Zoom Meeting menyampaikan berbagai kondisi global berimplikasi pada kondisi di Indonesia. Ia mencontohkan diantaranya isu perubahan iklim (climate change), peperangan yang terjadi di belahan dunia, pertumbuhan ekonomi melambat di beberapa negara, dan ketegangan sosial di beberapa negara. Hal ini mendorong kita penyelenggara negara untuk dapat mengantisipasi segala perubahan lingkungan global secara gesit (agile) serta mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi perubahan tersebut.
Menteri PANRB, Rini Widiantini dalam kesempatan itu juga menyampaikan, Upaya Presiden membentuk strategic triangle untuk memastikan perencanaan program dan penganggaran harus memiliki dampak terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Strategic Triangle ini melibatkan 3 kementerian yang memiliki tugas masing-masing.
Lebih jauh Menteri PANRB menerangkan, ketiga kementerian itu diantaranya, Kementerian PPN/Bappenas yang bertugas untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan program prioritas nasional, sementara itu Kementerian Keuangan bertugas dalam memastikan ketersediaan dan pengelokasian anggaran secara tepat, fleksibilitas anggaran dalam implementasi program pembangunan nasional, dan terakhir Kementerian PANRB yang memiliki tugas dalam memastikan Reformasi Birokrasi dapat memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat selain itu juga menciptakan kelembagaan yang lincah, kolaboratif, akuntabel dalam mewujudkan pembangunan nasional.
Kegiatan ini juga menghadirkan Senior Lecturer of MIT sekaligus penulis buku “Theory U”, Prof. Otto Scharmer, yang memperkenalkan Theory U, sebuah teori perubahan sosial dan kepemimpinan yang dikembangkan untuk membantu individu dan organisasi mencapai transformasi yang lebih mendalam. “Untuk dapat mencapai transformasi yang efektif, diperlukan perubahan dalam cara kita mendengarkan dan berdialog. Pemimpin harus memiliki kapasitas dan kompetensi untuk mendengarkan”, ungkapnya. Selain itu, Prof. Otto juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang berfokus pada kolaborasi dan keterbukaan terhadap kemungkinan baru. Menurutnya penting untuk melakukan perubahan paradigma dari “egosystem” menjadi ekosistem untuk membawa Indonesia Emas 2045.
Kegiatan ini juga menghadirkan fasilitator Suyoto (UID) dan Cokorda Dewi (Chief Executive Lead of Awareness-based Technology Transformation UID) dan Tantowi Yahya. VPL ATA X-Plore Special Edition ini diprakarsai oleh LAN bekerjasama dengan United in Diversity (UID) mengundang secara hybrid seluruh pimpinan tinggi madya, pratama, yang berasal dari lintas Kementerian, Lembaga, dan Daerah terkait serta pimpinan korporasi dan BUMN.