Jakarta – Pemerintah menargetkan peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 8 persen di tahun 2029 mendatang, namun hal tersebut membawa dampak yang cukup besar terhadap kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya kebijakan yang mampu memberikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan dan kelestarian alam. Hal ini diungkapkan Pelaksana Tugas Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Muhammad Taufiq, DEA saat memberikan sambutan dalam Seminar Nasional Policy Brief dan Proper Expo Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXI Tahun 2024, di Graha Makarti Bhakti Nagari, ASN Corporate University, Rabu (4/12).
Lebih lanjut, Muhammad Taufiq menyebutkan, upaya pemerintah dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen tadi tidak dapat dilakukan hanya dengan bekerja secara biasa saja (bussiness as usual), dibutuhkan kerja ekstra dan kolaborasi hexahelix yang meliputi pemerintah, akademisi, pelaku usaha atau korporasi, komunitas masyarakat, media serta institusi keuangan (financial institutions).
“Melalui Tema PKN Tingkat I yang mengusung terkait dengan Strategi Pengembangan Ekonomi Masa Depan Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Tinggi ini, para peserta PKN Tingkat I telah merancang sebuah policy brief yang akan menjadi rujukan para pemangku kebijakan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengedepankan keberlangsungan hidup hayati,” jelasnya.
Senada dengan hal tersebut, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan, bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkat pertumbuhan ekonomi dihadapkan pada tantangan tiga isu utama yang mengancam bumi (triple planetary crisis) yang melingkupi perubahan iklim (climate change), ancaman kehilangan keanekaragaman hayati (Biodiversity Loss) dan polusi lingkungan.
“Tiga hal utama ini harus menjadi perhatian seluruh pemangku kebijakan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 8 persen” tegasnya.
Saat ini, posisi indonesia memang berada pada indeks kualitas lingkungan hidup yang cukup baik yaitu 72,54 namun jika ditelusuri lebih dalam yang menjadi kompilasi nilai tersebut dalam kondisi yang memprihatinkan. Hanif menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain indeks kualitas air dan indeks kualitas lahan masih dalam posisi sedang serta beberapa indeks lain seperti indeks kualitas udara, kualitas air laut dan indeks pengelolaan kehati yang masih membutuhkan perhatian khusus pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang mampu menyelaraskan antara peradaban hidup dan pertumbuhan ekonomi.
“Dalam Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terdapat beberapa misi utama diantaranya mendorong ekonomi hijau dan biru dengan mengoptimalkan sumber daya alam secara berkelanjutan, memperkuat kemandirian dan kedaulatan negara serta menlindungi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Salah satu strategi penting yang akan diterapkan adalah pendekatan ekonomi lingkungan, dengan fokus pada penguatan ekonomi sirkular dan penerapan nilai ekonomi karbon (NEK). Pendekatan penataan lingkungan dengan tujuan menjaga keberlanjutan sumber daya alam juga menjadi prioritas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak merusak lingkungan”. tambahnya
Sementara itu, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Digital, Wayan Toni Supriyanto, menyampaikan, pentingnya transformasi digital dalam penguatan dan peningkatan ekonomi tanah air. Transformasi digital nasional ini terdiri dari empat sektor utama yaitu; infrastruktur digital, pemerintahan digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital.
“Transformasi digital sendiri merupakan proses yang diterapkan suatu organisasi untuk mengintegrasikan teknologi digital di semua proses bisnisnya, proses ini secara mendasar mengubah cara organisasi memberikan nilai kepada customer. Perusahaan mengadopsi teknologi digital inovatif untuk membuat perubahan budaya dan operasional yang beradaptasi secara lebih baik dengan perubahan. Selain ekonomi hijau dan biru, Pemerintah juga mendorong ekonomi digital yang diharapkan juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia” tegasnya.
Selain itu juga Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rizkinizamy Karsahuda menyampaikan, Dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dibutuhkan birokrasi yang mumpuni, oleh karenanya kita perlu melengkapi sdm aparatur sebagai penyelenggara pemerintah yang mampu menstimulasi pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor.
“Investasi tidak dapat dilepaskan dari peran birokrasi, disinilah peran aparatur dalam memberikan kemudahan berinvestasi di indonesia serta mencegah adanya kebocoran-kebocoran anggaran yang merugikan negara” ujarnya.
Dalam kesempatan ini juga dilakukan kegiatan penyerahan Policy Brief PKN I Angkatan LXI Tahun 2024 yang berjudul “Strategi Penguatan Ekonomi Masa Depan Sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Tinggi”.