Jakarta – Pengembangan kompetensi dan menjawab tantangan kebutuhan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah dua hal yang berkesinambungan demi berputarnya roda birokrasi. Untuk mempertahankan jalannya birokrasi sesuai kebutuhan publik, dibutuhkan pemimpin yang berkapasitas dan berkompetensi unggul. Salah satu kualifikasi dan proses yang harus dijalani dalam menghasilkan pemimpin adalah Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN). Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Muhammad Taufiq, DEA, saat pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan PKN Tingkat II Tahun 2024, di Kampus ASN Corporate University, Kantor LAN Pejompongan, Selasa (19/11).
“Penyelenggaraan PKN Tingkat II adalah salah satu tools yang dilakukan untuk menjawab kebutuhan publik akan sosok pemimpin yang berkapasitas, dan hari ini adalah momen koordinasi Penyelenggaran PKN Tingkat II yang bukan hanya sekadar kegiatan rutin, tapi juga sebagai forum evaluasi kinerja penyelenggaraan PKN Tingkat II tahun 2024 dan untuk mengantisipasi penyelenggaraan PKN Tingkat II tahun 2025.” tambahnya.
Secara lebih dalam, Muhammad Taufiq menyampaikan bahwa penyelenggaraan PKN Tingkat II pada Tahun 2024 ini merupakan tahun yang penuh tantangan, karena dua hal, yaitu pertama, terkait jumlah penyelenggaraan PKN Tingkat II yang meningkat signifikan menjadi 40 penyelenggaraan baik di pusat maupun daerah. Kedua, Tahun 2024 ini adalah tahun Pemilu Presiden dan Pilkada, sehingga PKN Tingkat II Tahun 2024 ini diselenggarakan di tengah situasi kondisi yang sering terjadi perubahan kebijakan juga penyesuaian anggaran dan jadwal kegiatan.
“Rakor Penyelenggaraan PKN Tingkat II Tahun 2024 ini, diharapkan dapat menghasilkan komitmen dari para penyelenggara PKN Tingkat II untuk meningkatkan kualitas dan menyesuaikan penyelenggaraan di Tahun 2025 dengan mengacu pada arahan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan Beliau pada saat Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan delapan arahan Presiden dalam Asta Cita,” urainya.
Dalam arahan tersebut, Muhammad Taufiq menjabarkan bahwa terkait arahan Presiden tersebut, ada 3 (tiga) masalah utama dalam birokrasi yang perlu diperhatikan karena dampak negatifnya yang sangat besar yang berpengaruh tidak hanya kepada kesejahteraan masyarakat, tapi juga berpengaruh kepada kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan tingkat kepercayaan serta dukungan masyarakat terhadap Pemerintah beserta kebijakannya.
“Ada 3 (tiga) masalah yang menghambat birokrasi yakni Korupsi, Kebocoran Anggaran, dan Inefisiensi Perjalanan Dinas. Masalah tersebut adalah tantangan yang dapat diurai dengan hadirnya pemimpin sebagai kunci dan penggerak perubahan dan pengentas masalah. Dalam konteks ini, para pemimpin yang dihasilkan dari setiap pelatihan kepemimpinan sangat krusial,” tutupnya.
Sementara itu dalam laporannya, Deputi Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi, Dr. Basseng, M.Ed., menyampaikan bahwa forum koordinasi ini adalah upaya LAN dalam menjaga kualitas PKN Tingkat II secara berkelanjutan. Secara esensial, raktor tersebut mencakup tiga tujuan utam, yaitu: Mengevaluasi kinerja penyelenggaraan PKN Tk. II Tahun 2024; Meningkatkan koordinasi dan efektivitas PKN Tingkat II untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan secara berkelanjutan; dan sebagai wadah berbagi pengetahuan dan berbagi pengalaman dalam mengelola PKN Tingkat II.
“Kegiatan Rakor Penyelenggaraan PKN Tk. II Tahun 2024 ini diikuti oleh 30 lembaga pelatihan yang menyelenggarakan PKN Tk. II pada tahun 2024 dan 1 lembaga pelatihan yang menyelenggarakan PKN Tingkat II yang terintegrasi dengan kurikulum Sesparlu. Koordinasi ini kita lakukan demi menjamin sinergisitas antar Lembaga pelatihan dan menyamakan persepsi selama pelatihan berlangusng, agar ketika menghasilkan lulusan, mereka mimiliki ilmu pengetahuan yang sama dan berimpikasi dengan baik.
Lebih dalam, Basseng mengungkapkan bahwa hasil yang ingin dicapai dan diharapkan dari rakor tersebuut adalah Evaluasi penyelenggaraan PKN Tingkat II Tahun 2024; Terbangunnya strategi mengatasi permasalahan penyelenggaraan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan PKN Tingkat II; dan Tersusunnya gambaran rencana penyelenggaraan PKN Tk. II Tahun 2025 yang terintegrasi dan terkoordinasi.
Turut hadir mengikuti rakor: Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Dr. Giri Saptoaji, SS, MM., kepala Puslatbang Kajian Hukum Administrasi Negara, Said Fadhil, S.IP., MM.; Kepala Puslatbang Kajian Manajemen Pemerintahan, Dr. Andi Taufik, M.Si., dan Pusat Pelatihan, Pengembangan, dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi Negara, Drs. Riyadi, M.SI.; dan Puslatbang Kajian Desentralisasi Otonomi Daerah, Dr. Muhammad Aswad, M.Si.; dan para kepala Lembaga penyelenggara pelatihan seluruh Indonesia. (humas)