Jakarta – Perkembangan dunia digital khususnya pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) menjadi tantangan sendiri khususnya bagi dunia kerja, berdasarkan rilis World Economic Forum dalam Future of Jobs 2023 menyatakan pekerjaan administratif akan terus menurun dan digantikan dengan AI. Sementara itu Data Litbang kompas juga menunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang paling dicari diantaranya adalah spesialis AI dan machine learning, analisis data dan saintis, robotic engineer, spesialis big data dan spesialis transformasi digital. Menyikapi hal tersebut pemerintah perlu memiliki strategi dalam mengidentifikasikan kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di masa yang akan datang. Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen Aparatur Sipil Negara, Dr. Agus Sudrajat, M.Si pada kegiatan Telaah Isu Strategis “Identifikasi Future Jobs dan Future Skills Dalam Rangka Percepatan Transformasi Digital Pemerintahan” di Ruang Administrator C, Kantor LAN, Jalan Veteran No 10, Kamis (16/5).
Agus Sudrajat menambahkan, Artificial Intelligence atau AI ini tentu saja akan memberikan dampak signifikan bagi administrasi publik, terutama bagi masyarakat, dampak positifnya akan terlihat terhadap pelayanan publik yang murah, cepat dan mudah diakses. ASN sebagai sumber daya aparatur memiliki peranan penting dalam proses percepatan transformasi digital pemerintahan tersebut. “Dengan ASN yang dimiliki saat ini yang berjumlah 4,5 juta, pemerintah perlu mempersiapkan kompetensi SDM aparatur yang sesuai dan dapat bersaing di masa yang akan datang”, ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Ir. Rachmat Mardiana, MA menyampaikan, “Tantangan global ke depan akan merubah paradigma pembangunan global, hal ini perlu mendorong kebijakan yang pro lingkungan dan adaptasi teknologi dengan menyiapkan peran dan keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. Dalam program pemerintah asta cita 7 mengenai reformasi tata kelola pemerintahan yang berbasis digitalisasi untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien.”
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Agus Yudi Wicaksono S.STP, M.PP dalam paparannya menekankan bahwa kegiatan penyusunan dokumen ini tidak hanya menghasilkan seperti dokumen Critical Occupation List (CoL) yang telah dihasilkan Kementerian PANRB, namun bisa menjadi rekomendasi untuk instansi pembina jabatan fungsional kedepannya. “Ini bisa menjadi dokumen atau rekomendasi transisi sebelum kita melakukan transformasi Jabatan Fungsional.” ungkapnya.
Hal lain juga disampaikan, Fungsional Perencana Pertama, Kementerian PPN/Bappenas, Hafis Rialdy Azhari SSI yang menyampaikan penekanan bahwa melihat sektor unggulan dalam RPJMN untuk penyusunan identifikasi ini perlu juga. “RPJMN merupakan dokumen teknokratik,” tegasnya.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan pemerintah dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam serta solusi praktis dalam mengidentifikasi pekerjaan dan keterampilan yang diperlukan di masa depan. Hal ini penting untuk memperkuat daya saing dan efektivitas layanan publik di era digital.