Jakarta – Pasca kebijakan penyederhanaan birokrasi, posisi jabatan fungsional analis kebijakan bertambah sangat signifikan. Saat ini tercatat kurang lebih 9800 Analis Kebijakan yang telah terdaftar dalam Nomor Induk Analis Kebijakan (NIAK). Dengan jumlah tersebut tentu saja menjadi tantangan LAN sebagai instansi pembina JFAK di seluruh Indonesia untuk mengembangkan kapasitas dan kompetensi Analis Kebijakan dalam rangka berkontribusi menciptakan kebijakan yang berkualitas. Hal ini diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala LAN, Dr. Muhammad Taufiq, DEA pada Rapat Audiensi LAN dengan Centre For Strategic and International Studies (CSIS), di Ruang Rapat Administrator Gedung B, Kantor LAN Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta Pusat, Senin (6/5).
Lebih jauh, Muhammad Taufiq menjelaskan LAN memiliki komunitas besar pemangku JFAK yang membutuhkan pengembangan kompetensi dan jejaring guna mendukung tugas sebagai Analis Kebijakan. Disadari memang saat ini para pemangku JFAK belum banyak memiliki ekosistem yang mendukung mereka untuk menjadi Analis Kebijakan, hal ini dikarenakan para pemangku JFAK masih ditempatkan di berbagai unit kerja teknis.
“Untuk itu, hal pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan pendampingan dan mentoring terhadap topik-topik tertentu yang menjadi permasalahan bangsa, kemudian memperkuat dialog kebijakan antar pemangku JFAK kemudian memberikan rekomendasi kebijakan yang konstruktif bagi pemecahan isu publik tersebut. Kedua, memperkuat publikasi karya-karya ilmiah yang merupakan kolaborasi antara evidence based dan knowledge based dan menyampaikan rekomendasi kebijakan baik dalam policy brief maupun policy memo yang mudah dimengerti oleh para pemangku kebijakan.” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN, Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, MA menyoroti terkait dengan kolaborasi yang dapat dilakukan antara LAN dan CSIS dalam upaya pengembangan kapasitas para pemangku JFAK di seluruh indonesia. LAN telah memiliki rencana untuk menciptakan pelatihan yang lebih spesifik di ranah kebijakan publik mulai dari advokasi kebijakan, cost benefit analysis (CBA), pemanfaatan big data dan artificial intelligence, serta pelatihan lainnya yang dapat meningkatkan kapasitas seorang Analis Kebijakan.
“Potensi kerjasama antara LAN dan CSIS yang dapat ditindaklanjuti baik jangka pendek maupun jangka panjang diantaranya research policy, kolaborasi dalam menyusun naskah kebijakan, pertukaran pegawai analis kebijakan melalui program magang maupun fellowship, dan regulatory management system.” tegasnya.
Menyikapi hal itu, Executive Director CSIS, Yose Rizal mengatakan, pada prinsipnya CSIS mendukung inisiasi LAN untuk bekerjasama. Bahkan secara konkret kita segera menyusun aktivitas-aktivitas kerjasama terkait dengan pengembangan kapasitas analis kebijakan misalkan melalui program research fellowship atau pemagangan, joint policy research, regulatory management system, dan berbagai project kolaborasi lainnya.
Terkait hal tersebut, Yose Rizal menambahkan, LAN dan CSIS harus segera tentukan program-program yang mungkin dapat dimulai dalam waktu dekat. CSIS sendiri telah memiliki program magang dan fellowship, kedua hal ini memiliki perbedaan masing-masing. Untuk program magang, peserta magang akan diikutsertakan dalam berbagai kegiatan penelitian kebijakan yang tengah dilakukan CSIS, sementara untuk program fellowship sendiri hampir sama dengan joint research dimana peserta memiliki topik khusus yang akan dikembangkan secara bersama-sama dengan CSIS.
“Kami cukup tertarik mengenai isu evaluasi pengalihan jabatan struktural kepada jabatan fungsional yang telah berlangsung selama 5 tahun, kedepannya kita dapat memanfaatkan jejaring yang dimiliki oleh LAN dan CSIS. Terlebih hal ini menyangkut pembinaan jabatan fungsional Analis kebijakan yang jumlahnya relatif cukup banyak. Saya berharap kolaborasi LAN dan CSIS dapat segera dilaksanakan dalam waktu dekat, dan upaya kita bersama dalam menciptakan kebijakan publik yang berkualitas dapat segera terwujud.” tutupnya.