SAMARINDA – Puslatbang KDOD LAN kembali dipercaya oleh Pemerintah Kota Bontang untuk melaksanakan kegiatan Analisis Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Tahun 2024 ini. Tim Puslatbang KDOD LAN melaksanakan ekspose kegiatan tersebut dengan dihadiri oleh Walikota Bontang, Basrie Rase, S.IP., M.Si, Sekretaris Daerah Kota Bontang, Ir. HJ. Aji Erlynawati, MT., Inspektur Kota Bontang, Enik Ruswati, SE, MM.Ak.CA., dan 31 Perwakilan Perangkat Daerah di lingkungan Pemkot Bontang, bertempat di Ruang Rapat Utama Lantai II Kantor Walikota Bontang, Kamis (25/4)
.
Dalam sambutannya, Basrie menekankan pada pentingnya hasil SPAK dan SPKP ini sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah khususnya Kota Bontang, serta untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana masyarakat melihat kinerja pemerintah dalam memerangi korupsi dan menyediakan layanan publik yang berkualitas. Senada dengan itu, Kepala Puslatbang KDOD LAN, Dr. Muhammad Aswad, M.Si juga menyampaikan bahwa sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah, maka SPAK dan SPKP menjadi gambaran komitmen Pemerintah Kota Bontang untuk terus mencegah terjadinya praktik korupsi dilingkungan birokrasi dan meningkatkan kualitas layanan publik yang semakin baik.
.
Selanjutnya, ekspose kegiatan ini dipaparkan oleh Analis Kebijakan Ahli Madya Puslatbang KDOD LAN Rustan A, SP., MA., M.SE yang menjelaskan bahwa analisis SPAK dan SPKP ini dilakukan terhadap 31 unit/layanan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang berdasarkan PERMENPAN-RB NO. 90/ 2021 & SE MENPAN-RB NO. 4/ 2023. Secara kumulatif hasil SPAK menunjukkan indeks sebesar 3,82 dari skala 4 dengan nilai 95,43 dengan kategori Bersih Dari Korupsi. Sedangkan SPKP juga menunjukkan indeks sebesar 3,81 dari skala 4 dengan nilai 95,22 masuk dalam kategori Sangat Baik. (kh/ler)