Jakarta – Presiden RepubIik Indonesia, Joko Widodo dalam berbagai kesempatan terus mendorong percepatan transformasi digital birokrasi yang menyasar pada peningkatan pelayanan publik yang cepat dan efektif. Sejalan dengan hal tersebut Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai instansi diberikan mandat dalam penguatan kapasitas SDM aparatur terus melakukan akselerasi dalam pembelajaran Aparatur sipil Negara (ASN) yang berbasis digital. Hal ini diungkapkan Pelaksana Harian (Plh.) Sementara Kepala LAN, Dr. Muhammad Taufiq, DEA pada audiensi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), di Ruang Rapat Menteri Kominfo, Senin (15/1).
Ia menjelaskan, pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, diamanatkan bahwa seluruh ASN dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) wajib untuk mengembangkan kompetensinya, tentu saja hal ini merupakan tantangan bagi LAN sebagai instansi pembina pengembangan kompetensi aparatur untuk meningkatkan pelayanan pembelajaran yang mampu menjawab tantangan tersebut.
“Di tahun 2024 ini setidaknya terdapat lebih dari 8 juta ASN yang membutuhkan pengembangan kompetensi, 8 juta tersebut terdiri atas 4,2 juta PNS, 2,4 juta PPPK serta formasi ASN baru tahun 2024 yang berjumlah 2,3 juta, maka kita perlu menyiasatinya dengan pembelajaran pola baru yang mampu menjangkau seluruh ASN baik di pusat dan daerah. Digitalisasi pembelajaran menjadi jawabannya, kami telah merancang merdeka belajar yang merupakan sistem pembelajaran yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja selama 24 jam nonstop bahkan mampu menjangkau daerah 3T sekalipun” jelasnya.
Terkait hal tersebut, Taufiq mengatakan perlunya dukungan baik secara infrastruktur maupun sumber daya manusia digital guna mengakselerasi merdeka belajar ASN ini.
Menyikapi hal tersebut, Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi, mendukung sepenuhnya sinergi dan kolaborasi ini guna meningkatkan kapasitas digital di kalangan ASN, karena sampai saat ini adopsi ASN terhadap digital dinilai masih sangat rendah bahkan dibawah 30 persen. Melalui pola pembelajaran yang direncanakan LAN ini pada prinsipnya Kominfo akan mendukung baik dari sisi infrastruktur dan juga modul-modul pembelajaran yang dapat meningkatkan literasi digital
“Bahkan, ujarnya, kami mendorong literasi digital dikalangan pimpinan daerah serta bagi ASN-ASN yang baru untuk dimasukkan dalam modul pelatihan dasar terkait literasi digital ini, ke depannya literasi digital menjadi sebuah syarat mutlak untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan” ungkapnya.
“LAN memiliki kapasitas dalam mendorong literasi digital melalui modul-modul pembelajaran pelatihan dasar sampai dengan pelatihan kepemimpinan nasional, ini menjadi modal utama kita untuk saling bersinergi dan berkolaborasi dalam meningkatkan kapasitas SDM digital di tanah air, dan tentunya harapan Presiden mempercepat pelayanan publik dapat segera terwujud,” tutupnya.
Pada kesempatan ini, hadir pula Sekretaris Jenderal, Kominfo, Mira Tayyiba, Sekretaris Utama LAN, Dra. Reni Suzana, MPPM, Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi, Dr. Basseng, M.Ed, Sekretaris Utama LAN, Dra. Reni Suzana, MPPM, Kepala Pusdatin LAN, Dr. M. Firdaus, DEA dan Kepala BPSDM Kominfo, Dr. Eng. Hary Budiarto. M.Kom