Jakarta – Kemiskinan merupakan tantangan seluruh negara termasuk Indonesia, setelah 78 tahun indonesia merdeka ternyata sampai saat ini masih menghadapi masalah kemiskinan, dalam hal ini pemerintah perlu merefleksikan diri mengapa kemiskinan masih sangat tinggi meskipun kinerja dan tata kelola pemerintah semakin baik, banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut namun salah satunya adalah faktor utamanya adalah kurang efektifnya kebijakan publik. Hal ini ditegaskan oleh Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Dr. Tri Widodo, MA, pada kegiatan Dialog Strategis “Kolaborasi Terintegrasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan” di Aula Prof. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN Veteran, Selasa (21/11).
Tri Widodo menjelaskan, Kebijakan Publik merupakan sebuah instrumen yang diberikan kepada negara kesejahteraan (welfare state) untuk memastikan warga negara mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Maka jika hal tersebut belum tercapai, dapat disebabkan oleh kebijakan yang belum terimplementasi dengan baik. Berdasarkan hal itu, kami berupaya mengkorelasikan antara kebijakan dan kemiskinan, semakin berkualitas kebijakan terkait pengentasan kemiskinan, maka penurunan angka kemiskinan akan semakin meningkat. Maka pendekatan kebijakan menjadi sangat penting dalam upaya mengentaskan kemiskinan.
“Jadi apabila upaya pengentasan kemiskinan hanya bersifat business as usual dengan membagi-bagikan bantuan sosial tanpa diketahui akar permasalahan dari kemiskinan tersebut maka upaya tersebut tidak akan efektif dalam menurunkan angka kemiskinan” tegasnya.
Tri Widodo menambahkan, kemiskinan bukan hanya terkait teknis seperti kurangnya penghidupan yang layak atau rendahnya penghasilan melainkan kemiskinan merupakan manifestasi kebijakan yang tidak efektif. Maka dalam rangka meningkatkan efektifitas kebijakan tersebut maka LAN berinisiasi untuk menyelenggarakan program Laboratorium RB tematik sebagai salah satu program yang ditawarkan dalam rangka mengetahui akar permasalahan kemiskinan dan merumuskan kebijakan dalam pengentasan kemiskinan tersebut.
“Dalam Laboratorium RB tematik ini, LAN mengusung 5 tahapan yang diakronimkan menjadi BIJAK yang terdiri dari pertama, Bangun komitmen dimana setiap kebijakan perlu diawali oleh komitmen yang kuat terkait kebijakan yang akan dirumuskan, kedua, Internal Assessment, kebijakan seharusnya menyelesaikan masalah, maka kita perlu mengetahui permasalahan untuk mendapatkan kebijakan yang tepat, ketiga , Jajak Target, setiap kebijakan harus disertai dengan target-target yang jelas dalam jangka waktu tertentu, keempat, Aktualisasi, tahapan ini merupakan tataran implementasi dari kebijakan tersebut dan terakhir, Kesinambungan, kebijakan harus berjalan secara berkesinambungan dan dalam long term.” tutupnya.
Sementara itu dalam tataran Praktik Laboratorium RB Tematik Pj. Bupati Magetan, Hergunadi menyampaikan apresiasi kepada LAN yang telah menginisiasi program ini, melalui tahapan BIJAK ini Kabupaten Magetan telah memperoleh langkah kongkret dalam upaya mengentaskan kemiskinan.
Hal serupa juga diungkapkan Asisten Administrasi dan Umum Pemerintah Provinsi Bengkulu, H. NANDAR MUNADI, S.Sos., M.Si. mengungkapkan kolaborasi antara Provinsi Bengkulu dan LAN dalam mengentaskan kemiskinan melalui Laboratorium RB Tematik dinilai cukup signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim di daerah tersebut, oleh karena itu kami masih akan terus berkolaborasi secara berkesinambungan dengan LAN untuk menentukan langkah dan strategi RB tematik di Pemerintah Provinsi di Bengkulu.
Dalam kegiatan ini juga menghadirkan narasumber, Deputi dukungan kebijakan pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan, Sekretariat wakil Presiden, Dr. Ir. Prayoga Hadi, MST, dan Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, Agus Uji Hantara. Dan dimoderatori oleh Kepala Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara, Widhi Novianto.