Jakarta – Seorang Analis Kebijakan dituntut mampu merekomendasikan kebijakan dengan melihat permasalahan publik secara makro dan holistic sehingga suatu kebijakan yang dihasilkan kelak dapat mengarah pada output dan outcome dalam jangka panjang. Namun hal tersebut tentu membutuhkan teknik analisis dan metode yang tepat untuk melakukan rangkaian proses dalam perumusan kebijakan publik dengan pelatihan Khusus Analis Kebijakan (KAK) ini diharapkan dapat membekali para Analis Kebijakan dalam mewujudkan hal tersebut. Hal ini diungkapkan Kepala Pusat Pengembangan kompetensi Teknis dan sosial Kultural, Dra. Isti Heriani, MBA saat memberikan sambutan dalam Penutupan Pelatihan KAK angkatan XVII dan XVIII tahun 2023 yang diselenggarakan secara daring, Jumat (6/10).
Dalam kesempatan tersebut, Isti juga menyampaikan, dalam rangkaian perumusan kebijakan publik salah satu hal yang penting diperhatikan adalah formulasi kebijakan dengan menentukan alternatif-alternatif kebijakan yang akan digunakan dalam memecahkan suatu masalah. “Untuk merumuskan alternatif kebijakan tentu saja membutuhkan bukti-bukti konkret sehingga alternatif kebijakan tersebut benar-benar mampu berdampak bagi masyarakat, dapat dikatakan pula kebijakan yang berbasi bukti (evidence based policy)” tambahnya.
Lebih jauh, ia menjelaskan, dengan banyaknya jumlah analis kebijakan pasca penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan akan memberikan angin segar bagi kualitas kebijakan negeri ini, tentu saja jika dibarengi dengan pembekalan yang cukup terkait dengan proses perumusan kebijakan, hal ini sekaligus menjadi tantangan bagi Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk memfasilitasi pelatihan-pelatihan mengenai analis kebijakan.
Maka kedepannya, Isti mengungkapkan, pelatihan bagi pemangku analis kebijakan akan dilakukan secara daring dengan menggunakan massive open online course (MOOC) yang memberikan keleluasaan kepada peserta pelatihan untuk mengakses modul-modul pelatihan analis kebijakan secara online dimanapun dan kapanpun, ini menjadi konsentrasi LAN dalam mengembangkan digital bangkom.
Isti berharap melalui serangkaian pelatihan KAK, para peserta ini dapat memahami proses perumusan kebijakan dan dapat berkontribusi dalam perbaikan kualitas kebijakan di instansinya, secara signifikan juga akan memperbaiki indeks kualita kebijakan.
Sementara itu, Analis Kebijakan Madya, Ria Veriani, S.IP., M.P.A. dalam laporannya menyampaikan, hasil evaluasi yang dilakukan kepada setiap peserta menunjukkan kategori sangat memuaskan, dan 60 peserta pelatihan KAK angkatan XVII dan XVIII berhak mendapatkan sertifikat pelatihan ataue e-STTP.