Jakarta – Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang bekerjasama dengan Tanoto Foundation kembali menggelar Virtual Public Lecture seri ke VI tahun 2022 yang mengangkat tema “Utilisasi Metode Cost Benefit Analysis (CBA) Dalam Kerangka Analisis Ekonomi Politik”, Kamis (12/8). Pada kesempatan tersebut Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (Pusaka), Yogi Suwarsono, P.hD mengatakan, CBA merupakan sebuah metode yang lazim digunakan pada sektor swasta dan bisnis, namun pembelajaran ini juga dapat diadopsi pada sektor publik terutama saat proses perumusan kebijakan.
Lebih jauh, Yogi menjelaskan, pendekatan CBA akan membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan regulasi untuk mendapatkan alternatif kebijakan yang terbaik. Kuncinya, pemerintah harus dapat mengidentifikasi berbagai kemungkinan atas dampak yang muncul dari pilihan kebijakan atau regulasi yang nantinya ditetapkan.
“Pada dasarnya, pemerintah memiliki banyak sekali data dan informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai unsur utama untuk membuat kebijakan yang berbasis bukti (evidence based policy) tetapi kenyataannya data tersebut hanya disimpan dan tidak dapat dimanfaatkan dalam rangka merumuskan kebijakan” ungkapnya.
Yogi juga menyampaikan penggunaan pendekatan CBA secara konsep yang sederhana kerap kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ambil contoh, ketika menentukan pilihan transportasi untuk pergi ke kantor.
“Dari beberapa pilihan moda transportasi, seperti kereta commuter line, mobil pribadi, atau transportasi online berbasis aplikasi, kita acapkali membandingkan dari opsi yang ada, manakah yang paling baik dari segi biaya, waktu, hingga risiko keamanan. Begitu pula dengan proses perumusan kebijakan, kita dapat memilih alternatif kebijakan yang memiliki dampak signifikan bagi masyarakat banyak” jelasnya
Hal senada diungkapkan, Faisal Basri yang juga sebagai narasumber dalam acara tersebut, ia mengatakan sebuah kebijakan pada dasarnya tidak dapat menyenangkan banyak pihak, pasti ada yang dirugikan, namun sebagai eksekutor kebijakan, kita perlu memikirkan kepentingan yang lebih luas, yang dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat.
Ia menambahkan dalam prakteknya pendekatan CBA ini akan menemui rintangan politis seperti, politisi kerap kali terlambat terlambat menerima hasil study CBA, selain itu juga politisi ragu pada netralitas atau keberpihakan dan cenderung menggugat penilaian nilai implisit dalam CBA tersebut.
“Analis kebijakan dituntut untuk terus memperkuat fondasi yaitu landasan teori dalam merumuskan sebuah kebijakan yang tepat dan berbasis bukti, ia harus senantiasa menambah pengetahuan dan budaya analisis data dari berbagai sumber.
Harapannya kedepan indonesia dapat lebih maju melalui kebijakan-kebijakan yang berkualitas dan “impact” nya dapat dirasakan oleh masyarakat luas,” tutupnya.
VPL kali ini dimoderatori oleh Wakil Direktur I Bidang Akademik Politeknik STIA LAN Jakarta, Dr. Mala Sondang, MA dan dihadiri oleh seluruh pemangku jabatan fungsional analis kebijakan di seluruh indonesia.