Jakarta – Pemerintah terus berupaya mendorong kebijakan yang berkualitas guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu dibutuhkan kolaborasi seluruh jabatan fungsional termasuk Analis Kebijakan (AK) untuk menciptakan sebuah ekosistem yang mampu mengidentifikasi serta memecahkan berbagai masalah lintas sektor. Hal ini diungkapkan Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural ASN, Dra. Isti Heriani, MBA saat memberikan sambutan pada penutupan Pelatihan Khusus Analis Kebijakan (KAK) angkatan VIII tahun 2022 yang diselenggarakan secara daring, Rabu (27/7).
Ia melanjutkan, pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan yang dikeluarkan dapat memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat, oleh karenanya dibutuhkan aksesibilitas data dan informasi yang dapat mendukung proses perumusan kebijakan yang berkualitas.
“Tidak bisa dipungkiri bahwa proses perumusan kebijakan publik yang berbasis pada bukti (evidence based policy) melibatkan partisipasi masyarakat, dan tidak menutup kemungkinan bekerjasama dengan berbagai pemangku kebijakan termasuk para pejabat fungsional lainnya” tambahnya.
ia menyadari bahwasanya dalam rangka peningkatan kompetensi AK, tentunya tidaklah cukup hanya dengan mengikuti Pelatihan KAK ini, terlebih pasca kebijakan penyederhanaan birokrasi yang berimplikasi pada penambahan jumlah AK secara signifikan.
Oleh karena itu, kami mendorong seluruh AK dapat memanfaatkan organisasi profesi Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) dan berbagai networking untuk menggali pengetahuan dan wawasan dalam rangka merumuskan kebijakan yang berkualitas.
“Saya berharap, melalui penguatan partisipasi seluruh elemen masyarakat, pemerintah dan swasta dapat mendorong proses pembuatan kebijakan publik yang mampu menjawab berbagai permasalahan di lintas sektor,” tutupnya.
Adapun jumlah peserta yang mengikuti pelatihan KAK ini sebanyak 30 peserta yang terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan berdasarkan hasil evaluasi bagi penyelenggara, peserta memberikan penilaian sangat memuaskan untuk penyelenggaraan pelatihan secara e-learning dan distance learning, serta penilaian sangat baik untuk penerapan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK).